Wamena – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) gencarkan pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi di Indonesia pada 2025.
Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi dibubarkan pada tahun 1999 dan digabung dengan Kementerian Desa, namun di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Transmigrasi dijadikan independen.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi Velix V Wanggai, di Wamena, Jayawijaya, Pegunungan Papua, pada Sabtu, Ia mengatakan, kehadiran lembaga ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di tanah air.
“Selain pertumbuhan ekonomi, tugas lembaga ini juga untuk mempromosikan potensi ekonomi Angkaraja produktif di berbagai daerah,” ujarnya. Menurutnya, sarana yang tak kalah penting adalah kehadiran Kementerian Transmigrasi untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua. “Kementerian ini harus mampu membangun masa depan Indonesia melalui “Berbagai keberhasilan pembangunan telah dilakukan di Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah memetakan kawasan transmigrasi potensial di Papua, dari 153 kawasan transmigrasi potensial di Indonesia, terdapat 10 kawasan transmigrasi di Papua.
“Dua daerah transmigrasi Klamono dari Sorong dan Papua Selatan ada transmigrasi Salor dan Muting,” ulangnya. Harapan 10 Zona Imigrasi di Papua Bisa Dijadikan episentrum baru pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan di Papua.
“Secara umum kita sudah memetakan potensi sektor unggulan seperti di Muting ada perkebunan karet, di Lere dan Senggi (Jayapura dan Keerom) ada pinang, ubi jalar dan sebagainya,” ujarnya pula.
Ia menegaskan, potensi yang telah dipetakan akan terus didorong demi pembangunan berkelanjutan di seluruh kementerian, guna mencapai target-target yang akan dicapai.
“Kami ingin “Beliau menegaskan, dengan hadirnya kementerian baru ini dan prioritas yang diberikan kepada Tanah Papua, lebih dalam konteks revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada di Tanah Papua,” ujarnya.
Ditegaskan kembali bahwa dalam rangka pembangunan di Papua melalui Kementerian Transmigrasi, tidak terjadi perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua. “Kita lebih fokus pada revitalisasi kawasan yang sudah ada, perbaikan jalur produksi pertanian, mendorong investasi atau “Perusahaan harus mengelola sumber daya alam di sini sesuai dengan potensi daerah,” katanya.
